SENTRA PELAYANAN KEPOLISIAN TERPADU (SPKT)
SPKT bertugas memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan pertama laporan/pengaduan, pelayanan bantuan/pertolongan kepolisian, bersama fungsi terkait mendatangi TKP untuk melaksanakan kegiatan pengamanan dan olah TKP sesuai etentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
SPKT dapat melayani :
• Laporan Polisi ( LP )
• Surat Tanda Terima Laporan Polisi ( STTPLP )
• Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan ( SP2HP )
• Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan ( SKTLK )
• Surat Keterangan Catatan Kepolisian ( SKCK )
• Surat Tanda Terima Pemberitahuan ( STTP )
• Surat Keterangan Lapor Diri ( SKLD )
• Surat Ijin Keramaian
• Surat Rekomendasi Ijin Usaha Jasa Pengamatan
• Surat Ijin Mengemudi ( SIM )
• Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor ( STNK )
VISI MISI, MOTTO LAYANAN & JANJI LAYANAN
PERSYARATAN UNTUK PENERBITAN LAPORAN POLISI
1. Yang bersangkutan Korban dating sendiri.
2. Membawa Identitas diri.
3. Membawa Bukti – Bukti Perkara yang dilaporkan.
4. Membawa Surat Pengantar Dari Piket Reskrim ( Cyber Crime ).
SYARAT – SYARAT ADMINISTRASI PELAPORAN KEHILANGAN BARANG / SURAT MENYURAT
SYARAT ADMINISTRASI PELAPORAN PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR
MEKANISME PROSEDUR PELAYANAN SPKT
DAFTAR PETUGAS SPKT
MEKANISME PENYELESAIAN LAPORAN POLISI DAN SURAT KEHILANGAN
1. Menerima Laporan Polisi oleh SPKT Maksimal 30 Menit.
2. Meneriman Laporan STPLK oleh SPKT Maksimal 10 Menit.
BIAYA / TARIF
STANDAR WAKTU PELAYANAN SPKT
STANDAR PELAYANAN SPKT
JADWAL PELAYANAN SPKT
JADWAL PELAYANAN SPKT KELILING POLRES TABALONG
LAPORAN HASIL PELAYANAN SPKT POLRES TABALONG
LAPORAN HASIL SURVEY INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) TRIWULAN I, II DAN III POLRES TABALONG TAHUN 2019
LAYANAN POLISI INFORMASI / PENGADUAN
MAKLUMAT SENTRA PELAYANAN TERPADU POLRES TABALONG
KOMITMEN SENTRA PELAYANAN TERPADU POLRES TABALONG
DEKLARASI ZONA BEBAS PERCALOAN
FUNGSI SPKT LAINNYA :
• Pengkoordinasian dan pemberian bantuan serta pertolongan, anatara laian penanganan tempat kejadian perkara ( TKP ) meliputi tindakan pertama di TKP ( TPTKP ) dan pengolahan TKP, turjawali (pengaturan jalan dan pengawalan lalu-lintas), dan pengamanan;
• Pelayanan masyarakat antara lain melalui telepon, pesan singkat, faksimili, internet ( jejaring sosial ), dan surat;
• Penyajian informasi umum yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.